TAKALAR// Perwirapost id – Guna mengurai sumbatan komunikasi terkait rencana pembangunan kawasan industri di Desa Laikang, Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye dan Ketua DPRD Takalar Muhammad Rijal duduk bersama manajemen PT Tiran serta perwakilan masyarakat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD, Senin (8/6/2026). Forum strategis yang berlangsung dialogis dan kondusif ini diinisiasi oleh parlemen sebagai jembatan netral untuk menyerap aspirasi warga sekaligus mengklarifikasi berbagai isu yang berkembang.
Pertemuan krusial ini turut dikawal oleh Wakapolres Takalar serta jajaran legislator lintas dapil, termasuk Achmad Sabang, Achmad Nyengka, Habibie, dan Muhammad Bakri dari Dapil II, serta Nur Alim Rukman, Hj. Tinri, dan H. Limpo dari Dapil I dan III.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam arahannya, Ketua DPRD Takalar Muhammad Rijal menegaskan bahwa kehadiran lembaga legislatif adalah untuk memastikan seluruh suara masyarakat didengar secara langsung tanpa perantara. Ia menggarisbawahi bahwa komunikasi yang terbuka, jujur, dan konstruktif antara warga lokal dan pihak investor menjadi modal utama agar proyek berjalan harmonis. Anggota dewan sepakat bahwa investasi harus berjalan beriringan dengan pemenuhan hak-hak masyarakat, sehingga roda pembangunan yang bergerak di wilayah Laikang benar-benar melahirkan manfaat yang berkeadilan bagi seluruh pihak.
Menanggapi dinamika tersebut, Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye meluruskan bahwa proyek Kawasan Industri Laikang ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang regulasinya sudah berjalan sebelum ia menjabat. Namun, Daeng Manye menekankan bahwa pemerintah daerah memegang posisi tegas untuk mengawal investasi ini agar tidak mengorbankan warga lokal. “Pemerintah daerah berkepentingan memastikan investasi yang masuk tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan,” ujarnya. Investasi raksasa ini diharapkan memicu pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru, tanpa sedikit pun mengabaikan aspek sosial dan ekologi.
Di sisi lain, perwakilan masyarakat Desa Laikang yang hadir didampingi Kepala Desa mendesak transparansi penuh dari PT Tiram, terutama menyangkut rumor hangat mengenai rencana pembangunan pabrik nikel di wilayah mereka yang memicu kekhawatiran publik.
Menjawab keresahan tersebut, perwakilan PT Tiran sekaligus Kawasan Industri Takalar (KITA), Jimmy, langsung memberikan bantahan resmi di hadapan forum. “Tidak ada rencana pembangunan pabrik nikel dalam perencanaan kawasan industri tersebut,” tegas Jimmy, yang seketika memberikan kejelasan dan meredam spekulasi yang beredar di tengah masyarakat.
Menutup RDP yang berjalan produktif tersebut, seluruh pihak sepakat untuk melanjutkan komunikasi ke tahapan yang lebih konkret.
Sebagai tindak lanjut nyata, DPRD Takalar berkomitmen untuk kembali menjadwalkan pertemuan lanjutan dalam waktu dekat dengan agenda tunggal: membedah cetak biru dan informasi rinci terkait pembangunan kawasan industri tersebut. Langkah ini diambil demi memenuhi hak keterbukaan informasi yang dituntut oleh masyarakat, sekaligus memastikan iklim investasi di Kabupaten Takalar tetap sehat, aman, dan berpihak pada kesejahteraan warga. (Irwandi )
