Iriani br Tarigan Bendehara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karo saat berikan keterangan soal Laporan Keuangan Dana Partai di Ruang Kerja Rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten Karo. (Dok.ist)
KARO, PERWIRAPOST – Menanggapi pemberitaan terkait dugaan penyelewengan dana bantuan keuangan partai politik dan minimnya transparansi di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karo, Bendahara DPC PDIP Karo, Iriani br Tarigan, akhirnya angkat bicara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Iriani secara tegas membantah tudingan yang menyebutkan bahwa keuangan partai tidak transparan dan tidak memiliki Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Menurutnya, setiap dana bantuan yang diterima dari Dinas Kesbangpol Kabupaten Karo selalu melalui prosedur administratif yang ketat dan dilaporkan secara berkala kepada pihak terkait.
”Kalau tidak dilaporkan setiap tahunnya, mana mungkin dana bantuan tersebut bisa dicairkan oleh Kesbangpol? Tentu saja kami melaporkan perincian penggunaan dana untuk setiap kebutuhan kegiatan partai kepada DPP, DPD, maupun langsung ke Kesbangpol,” ujar Iriani saat dikonfirmasi, Selasa (26/5/2026).
Iriani, yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karo, menjelaskan bahwa sebagai bendahara, ia bekerja sesuai dengan mekanisme partai. Ia menegaskan bahwa setiap transaksi atau pengambilan dana tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui koordinasi dengan pimpinan partai saat itu.
”Saya hanya sebagai bendahara. Setiap pengambilan uang maupun transaksi pengeluaran wajib diketahui oleh Bapak Purmaja Purba, yang kala itu menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karo,” jelasnya.
Lebih lanjut, Iriani bahkan mengungkapkan kondisi sebaliknya terkait keuangan partai. Ia mengklaim bahwa kondisi keuangan DPC seringkali mengalami kendala, hingga dirinya terpaksa menggunakan dana pribadi untuk menutupi biaya operasional partai yang sedang berjalan.
”Malah yang terjadi sebaliknya, tidak jarang keuangan partai itu minus. Sering kali uang pribadi saya yang menanggulangi untuk kegiatan partai,” tambahnya.
Dengan klarifikasi ini, Iriani berharap polemik mengenai dugaan penggelapan dana tersebut dapat diluruskan. Ia menegaskan bahwa pengelolaan keuangan partai selama masa jabatannya dilakukan secara prosedural dan dapat dipertanggungjawabkan kepada instansi terkait.
(Red)
