Pasca Lebaran, PalmCo Bersiap Ground Breaking Fasilitas Hilirisasi Terbaru

REDAKSI MEDAN

- Redaksi

Rabu, 25 Maret 2026 - 17:00 WIB

5019 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA —

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV PalmCo mempercepat langkah hilirisasi industri kelapa sawit nasional usai libur Lebaran. Sub Holdinh PTPN III (Persero) ini bersiap memulai pembangunan (groundbreaking) fasilitas pengolahan sawit terpadu di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Sumatera Utara.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, mengatakan kepada media, Selasa (24/03/2026), rencana pembangunan tersebut merupakan bagian dari arah strategis perusahaan yang sejalan dengan kebijakan hilirisasi nasional, termasuk arahan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Program ini menjadi bagian dari ekosistem hilirisasi yang lebih luas, tidak hanya di sektor sawit, tetapi juga berbarengan lintas sektor sebagaimana diarahkan Danantara,” ucap Jatmiko.

Meski demikian, ia menegaskan, waktu pelaksanaan groundbreaking masih menunggu keputusan pemegang saham dan kegiatan tersebut dapat dilakukan dalam waktu dekat, setelah periode Lebaran.

“Secara kesiapan kami sudah matang. Tinggal menunggu keputusan pemegang saham, dan kami estimasikan bisa dilakukan pasca-Lebaran ini,” katanya.

*Fokus produk bernilai tambah*
Menurut Jatmiko, PalmCo kini menggeser fokus bisnis dari sekadar produksi dan ekspor Crude Palm Oil (CPO) menjadi pengembangan produk turunan bernilai tambah tinggi.

Ia mencontohkan, pengolahan tandan buah segar (TBS) menjadi produk lanjutan seperti Bio Propylene Glycol (BioPG) mampu meningkatkan nilai ekonomi secara signifikan.

“Nilai tambah dari hilirisasi ini bisa meningkat hingga belasan kali lipat. Ini yang menjadi dorongan utama kami,” ujarnya.

Tiga pabrik pangan dan industri
Dalam tahap awal pengembangan, PalmCo akan membangun sejumlah fasilitas utama yang ditargetkan beroperasi bertahap mulai akhir 2028.

Fasilitas tersebut mencakup pabrik margarin dan shortening dengan kapasitas sekitar 40.000 ton per tahun, serta pabrik Cocoa Butter Equivalent (CBE) dan Cocoa Butter Substitute (CBS) berkapasitas sekitar 34.000 ton per tahun.

Selain itu, PalmCo juga akan mengembangkan fasilitas pengolahan lanjutan lainnya untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global produk berbasis sawit.

Adapun pembangunan pabrik biodiesel dengan kapasitas sekitar 450.000 ton per tahun juga akan menjadi bagian dari pengembangan berikutnya, terutama untuk mendukung ketahanan energi nasional.

Serap tenaga kerja
Proyek hilirisasi minyak sawit ini diproyeksi mampu memberikan dampak ekonomi yang luas, termasuk dalam hal penyerapan tenaga kerja.

Pada fase konstruksi hingga operasional penuh, PalmCo memperkirakan total tenaga kerja yang terserap mencapai sekitar 2.900 orang.

“Ini bukan hanya proyek industri, tetapi juga upaya menggerakkan ekonomi daerah dan menciptakan pertumbuhan yang lebih merata,” kata Jatmiko.

Selain penyerapan tenaga kerja langsung, keberadaan kawasan industri ini juga dipercaya dapat memicu efek berganda bagi sektor ekonomi lainnya, seperti logistik dan usaha kecil menengah di sekitar kawasan.

Kepastian pasar bagi petani

Di sisi hulu, kehadiran fasilitas hilirisasi ini diharapkan memberikan kepastian pasar bagi petani sawit rakyat.

PalmCo memproyeksikan, pada 2030, fasilitas tersebut mampu menyerap hingga 2,7 juta ton tandan buah segar (TBS) per tahun, atau setara sekitar 567.000 ton CPO.

“Dengan hilirisasi ini, kami ingin memastikan hasil produksi petani terserap secara berkelanjutan. Ini penting untuk menjaga stabilitas ekosistem sawit nasional,” ujarnya.

PalmCo optimistis, dengan integrasi dari hulu hingga hilir serta dukungan kebijakan nasional, proyek ini akan menjadi tonggak penting dalam mendorong transformasi industri sawit Indonesia menuju produk bernilai tambah tinggi.(AVID/rel)

Berita Terkait

DPMK Subulussalam Terima Keberatan Pilkam Gunung Bakti, Status Domisili Nasti Dipertanyakan dan Diminta Diverifikasi
Agus Sudrajat Bangga dengan Kekompakan dan Gebrakan Program SWI Jabar
Tidak Patuhi Putusan Inkrah Komisi Informasi, Kades Jatireja Suwandi Terancam Digugat di PTUN Bandung@
Humanis dan Visioner, Kerja Sama SWI–UMJ Buka Akses Pendidikan bagi Wartawan
Pelayanan Dipertanyakan, Pasien Kritis Diduga Ditelantarkan di Puskesmas Jaya Mekar Padalarang  
Pemkab Takalar Raih Penghargaan di Jamsostek Award 2026
Diduga Gunakan Ijazah Palsu N Akhirnya akan Diilantik Sebagai Anggota BPD Pengisian Perempuan
SWI Bangun Sinergi Nasional, Dari Penguatan Organisasi Hingga Kepedulian Lingkungan

Berita Terkait

Kamis, 8 Oktober 2026 - 11:04 WIB

Polisi Bersama Masyarakat, Kapolsek Bukit Tusam Tingkatkan Patroli K2YD, Sampaikan Sosialisasi Bahaya Karhutla

Rabu, 7 Oktober 2026 - 17:35 WIB

Polisi Bersama Masyarakat, Kapolres Aceh Tenggara Hadiri Launching Inovasi Layanan Dokumen Kependudukan “Tuntas di Kecamatan”

Rabu, 7 Oktober 2026 - 13:21 WIB

Polisi Bersama Masyarakat, Jelang Musda X DPD Partai Golkar, Kapolres Aceh Tenggara Pimpin Sterilisasi dan Kesiapan Pengamanan

Rabu, 7 Oktober 2026 - 09:26 WIB

Polisi Bersama Masyatakat, Kapolres Aceh Tenggara Pimpin Anev Mingguan, Evaluasi Kinerja dan Kesiapan Jajaran

Selasa, 6 Oktober 2026 - 11:52 WIB

Polisi Bersama Masyarakat, Satlantas Polres Aceh Tenggara Gelar Polisi Meupep-Pep, Edukasi Keselamatan di Pagi Hari

Selasa, 6 Oktober 2026 - 01:32 WIB

HUT TNI ke-81, Kapolres Aceh Tenggara Hadir Bersama Forkopimda dalam Semangat Kebersamaan

Selasa, 6 Oktober 2026 - 00:49 WIB

Usai Upacara HUT ke-81 TNI, Kapolres Aceh Tenggara Beri Kejutan Penuh Makna untuk Kodim 0108/Agara

Senin, 5 Oktober 2026 - 18:34 WIB

Retribusi Proyek BUMN di Aceh Tenggara Dipertanyakan, Pengusaha Quarry Soroti Potensi Pendapatan Daerah yang Tak Tertagih PT Nawi Sekedang Group mengaku patuh memenuhi kewajiban sesuai ketentuan. Mereka mempertanyakan mengapa masih ada potensi retribusi daerah yang disebut tidak dapat dipungut pemerintah.

Berita Terbaru