DPP XTC Indonesia Mandatkan PLT DPD DKI Jakarta, Fokus Konsolidasi, Database Anggota, dan Legalitas Organisasi

Redaksi Jabar

- Redaksi

Minggu, 15 Februari 2026 - 20:42 WIB

5028 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – perwirapost.id || Dewan Pimpinan Pusat XTC Indonesia secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (PLT) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) DKI Jakarta sebagai langkah konsolidasi dan penguatan struktur organisasi di wilayah ibu kota.

Penyerahan SK tersebut dilakukan langsung oleh Ketua Umum XTC Indonesia, Kisano Alam Wiranata Kusumah, didampingi Sekretaris Jenderal DPP, Yerry Hilmansyah, serta Bendahara Umum DPP, Din Din Taufik.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam sambutannya, Ketua Umum menegaskan bahwa penunjukan PLT DPD DKI Jakarta merupakan bagian dari komitmen DPP untuk melakukan pembenahan, penataan, serta percepatan program kerja organisasi di tingkat daerah. DKI Jakarta sebagai barometer nasional diharapkan mampu menjadi contoh dalam hal soliditas, transparansi, serta profesionalisme berorganisasi.

Sekjen DPP menambahkan bahwa SK PLT ini diberikan dengan mandat yang jelas untuk segera melakukan konsolidasi internal, pendataan ulang keanggotaan (database), serta menjalankan program-program strategis DPP, termasuk penguatan administrasi dan legalitas organisasi.

Bendahara Umum DPP juga menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan organisasi, sehingga kepercayaan anggota dapat terus terjaga dan program kerja dapat berjalan maksimal.

Dengan diserahkannya SK PLT DPD DKI Jakarta ini, DPP XTC Indonesia berharap seluruh jajaran di wilayah DKI Jakarta dapat bersatu, solid, dan fokus menjalankan visi organisasi demi kemajuan bersama.
Humas DPP XTC Indonesia **

Berita Terkait

Jerry Massie Soroti Putusan MK: Polemik Syarat Pendidikan Gibran Bisa Berujung Ujian Konstitusi
Menjaga Integritas Hakim Konstitusi demi Tegaknya Negara Hukum
Nonaktifkan Kalapas Cibinong, DPP LPPI : Menteri Imipas Agus Andrianto Tak Main-Main Benahi Imipas
DPP LPPI Soroti Temuan Ombudsman di Lapas Cibinong: Jangan Asal Menyimpulkan, Itu Rumah Dinas!
VIRAL! Bedah Buku Internasional UI: Karya Mahasiswa S2 Gizi FKM USU Ditetapkan Sebagai Referensi Akademik Banyak Terima Hadiah Atas Prestasinya
Karhutla Kaltim Diantisipasi dari Hulu ke Hilir, Pengamat Apresiasi Strategi Pangdam VI/Mulawarman
Rafly Jatilukito Ajak Generasi Muda Kawal September Hitam dengan Aksi Damai
Prof DR Sutan Nasomal : UU Perampasan Aset. Presiden RI Harus Berani Bongkar Kekayaan Tidak Wajar Elit Partai Dan Pejabat Negara

Berita Terkait

Kamis, 8 Oktober 2026 - 11:04 WIB

Polisi Bersama Masyarakat, Kapolsek Bukit Tusam Tingkatkan Patroli K2YD, Sampaikan Sosialisasi Bahaya Karhutla

Rabu, 7 Oktober 2026 - 17:35 WIB

Polisi Bersama Masyarakat, Kapolres Aceh Tenggara Hadiri Launching Inovasi Layanan Dokumen Kependudukan “Tuntas di Kecamatan”

Rabu, 7 Oktober 2026 - 13:21 WIB

Polisi Bersama Masyarakat, Jelang Musda X DPD Partai Golkar, Kapolres Aceh Tenggara Pimpin Sterilisasi dan Kesiapan Pengamanan

Rabu, 7 Oktober 2026 - 09:26 WIB

Polisi Bersama Masyatakat, Kapolres Aceh Tenggara Pimpin Anev Mingguan, Evaluasi Kinerja dan Kesiapan Jajaran

Selasa, 6 Oktober 2026 - 11:52 WIB

Polisi Bersama Masyarakat, Satlantas Polres Aceh Tenggara Gelar Polisi Meupep-Pep, Edukasi Keselamatan di Pagi Hari

Selasa, 6 Oktober 2026 - 01:32 WIB

HUT TNI ke-81, Kapolres Aceh Tenggara Hadir Bersama Forkopimda dalam Semangat Kebersamaan

Selasa, 6 Oktober 2026 - 00:49 WIB

Usai Upacara HUT ke-81 TNI, Kapolres Aceh Tenggara Beri Kejutan Penuh Makna untuk Kodim 0108/Agara

Senin, 5 Oktober 2026 - 18:34 WIB

Retribusi Proyek BUMN di Aceh Tenggara Dipertanyakan, Pengusaha Quarry Soroti Potensi Pendapatan Daerah yang Tak Tertagih PT Nawi Sekedang Group mengaku patuh memenuhi kewajiban sesuai ketentuan. Mereka mempertanyakan mengapa masih ada potensi retribusi daerah yang disebut tidak dapat dipungut pemerintah.

Berita Terbaru