Penunjukan Plt Kades Bermasalah, Kemendagri Didesak Pecat Camat dan Sekcam Tugala Oyo

PERWIRA POST

- Redaksi

Senin, 17 November 2025 - 19:22 WIB

5047 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Pratiktisi Hukum dan Tokoh Pemuda Nias Utara, Berkat Sama Hulu turut mengkritik penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa (Kades) Ononazara, Vitalitas Hulu, Nias Utara.

Berkat menilai bahwa penunjukan Plt Kades tersebut diduga melawan hukum. Sebab, Vitalitas Hulu bukan berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal itu sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang pengangkatan Penjabat Kepala Desa bahwasanya harus berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Penunjukan Plt. Kades Ononazara, Vitalitas Hulu bisa dibatalkan demi kepastian hukum sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014,” kata Berkat dalam keteranganya di Jakarta, Senin (17/11/2025).

Sementara itu, lanjut Berkat, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 mengatur jika terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa yang biasanya diangkat dari kalangan PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

“Kemudian, Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 memberikan kewenangan tentang pengangkatan Perangkat Desa harus dari ASN sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Lebih jauh, Berkat menduga ada indikasi perbuatan melawan hukum penyelewengan, menyimpangkan dan penyelundupan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015.

Menurutnya, pihak yang paling bertanggung jawab dalam penunjukan Plt Kades yakni Camat Sihasan Hulu dan Sekretaris Camat, Yusman Hulu.

“Pejabat yang pertanggungjawab dalam penunjukan sebagai pejabat teras utama di Kecamatan Tugala Oyo yakni Camat, Sihasan Hulu dan Sekretaris Camat, Yusman Hulu harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Oleh karena itu, Berkat mendesak pemerintah pusat melalui Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri harus memberikan sanksi tegas baik penundaan dan penurunan jabatan.

“Termasuk juga pemecatan dari ASN kepada pejabat publik yang membelot dari amanat perundang-undangan yang berlaku berdasarkan bukti yang telah kami sampaikan,” tuturnya. (*)

Berita Terkait

PW GP Al Washliyah: Bongkar Narasi Fitnah terhadap Zulhas, Minta Publik Cek Fakta
Dugaan Penelantaran Keluarga hingga Intervensi Manajemen, Dirut PLN Disorot
Iwan Sumule Nilai Sufmi Dasco Representasi Kuat Kepemimpinan Sipil
Hentikan Tudingan Narasi Liar Pada Menteri Imipas Agus Andrianto, Tuduhan Itu Keliru dan Menyesatkan
PW GP Al Washliyah Apresiasi Kapolda Metro Jaya Komjen. Dadang Hartanto Turun Langsung Kawal Aksi Mahasiswa: Wujud Nyata Polri Bersama Masyarakat
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal Sematkan Gelar CFLE kepada Rishki Nifayadi Garawn, Apresiasi Dedikasi di Dunia Jurnalistik dan Sosial
Aksi Unjuk Rasa Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Berlangsung Tertib, Pelajar Tidak Terlibat
PW GP AL WASHLIYAH DKI JAKARTA Apresiasi Kapolda Metro Jaya Buka Akses Pengaduan Langsung, Bukti Komitmen Polri Bersama Masyarakat

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 15:06 WIB

Jumat Penuh Berkah, Wakapolres Aceh Tenggara Pererat Silaturahmi melalui Jumat Keliling di Masjid Al-Ikra

Jumat, 20 November 2026 - 13:52 WIB

Cegah Karhutla Sejak Dini, Polsek Lawe Alas Turun Langsung Edukasi Masyarakat di Desa Pasir Bangun

Jumat, 20 November 2026 - 10:37 WIB

Wujudkan Kepedulian terhadap Lingkungan, Wakapolres Aceh Tenggara Bersama Masyarakat Laksanakan Green Policing di Lawe Bulan

Kamis, 19 November 2026 - 11:42 WIB

Pastikan Keamanan dan Kenyamanan Aktivitas Penerbangan, Polsek Semadam Laksanakan Pengamanan Bandara Alas Leuser

Kamis, 19 November 2026 - 11:06 WIB

Cegah Kecelakaan dan Gangguan Kamtibmas, Satlantas Polres Aceh Tenggara Intensifkan Patroli Blue Light dalam Ops Zebra Seulawah 2026

Kamis, 19 November 2026 - 07:01 WIB

Pastikan Kendaraan Umum Layak Jalan, Satlantas Polres Aceh Tenggara Gelar Ramp Check di Terminal Terpadu Kutarih

Kamis, 19 November 2026 - 06:33 WIB

Perkuat Kesiapan dan Profesionalisme Personel, Wakapolres Aceh Tenggara Pimpin Pelaksanaan Program Polisi Kuat

Kamis, 19 November 2026 - 06:11 WIB

BPK Temukan Kesalahan Serius dalam Anggaran Pendidikan Aceh Tenggara, Rp100 Juta Beasiswa Masuk Pos Hibah

Berita Terbaru

REGIONAL

40 Generasi Muda PSMTI Disambut Bidal Melayu di Balai Adat

Jumat, 20 Nov 2026 - 22:36 WIB