TAKALAR // Perwirapost.id — Pekerjaan Program Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Tamalanrea di Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, yang bersumber dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, mulai menuai sorotan. Persoalan utamanya bukan sekadar soal pembangunan fisik, tetapi menyangkut pertanyaan mendasar: apakah infrastruktur yang dibangun benar-benar berfungsi dan memberikan manfaat nyata bagi petani? Berdasarkan pantauan awak media di lokasi pada Sabtu (8/8/2026), belum ditemukan jaringan sekunder yang menghubungkan aliran dari hulu ke hilir maupun jaringan utama atau pintu air yang terlihat mendukung konektivitas sistem irigasi di lokasi pekerjaan.
Kondisi tersebut menjadi tanda tanya besar karena pembangunan infrastruktur irigasi yang bersumber dari anggaran negara semestinya memiliki tujuan yang jelas dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jika saluran yang dibangun tidak terkoneksi dengan jaringan utama maupun sumber air, maka muncul pertanyaan mengenai bagaimana air dapat dialirkan hingga ke lahan pertanian. Jangan sampai pembangunan berhenti pada fisik semata, sementara fungsi dan manfaatnya bagi petani justru belum jelas. Meski demikian, temuan visual di lapangan belum cukup untuk menyimpulkan adanya pelanggaran, sehingga diperlukan penjelasan teknis serta pemeriksaan dari pihak yang berwenang untuk memastikan kesesuaian pekerjaan dengan desain, perencanaan, dan spesifikasi program.
Sorotan tersebut semakin menguat setelah salah seorang warga berinisial K menyampaikan kekecewaannya. “Jaringan irigasi di desa kami saya kira kurang ada asas manfaatnya. Tidak ada jaringan dari pintu air utama atau jaringan sekunder, sehingga kami menduga tidak ada asas manfaatnya bagi petani di desa kami,” ujarnya. Pernyataan tersebut tentu perlu ditempatkan sebagai pandangan warga, bukan sebagai kesimpulan akhir. Namun suara masyarakat tidak semestinya diabaikan, terlebih ketika yang dipertanyakan adalah manfaat infrastruktur yang menggunakan anggaran negara. Jika tujuan akhirnya untuk membantu petani, maka masyarakat berhak mengetahui bagaimana jaringan tersebut akan memperoleh pasokan air dan sejauh mana lahan pertanian mereka akan mendapatkan manfaat.
Awak media juga telah berupaya membuka ruang klarifikasi kepada Ketua P3A Tamalanrea yang akrab disapa Daeng Maro. Konfirmasi disampaikan melalui pesan WhatsApp pada Sabtu (8/8/2026) sekitar pukul 17.35 WITA. Namun hingga berita ini ditulis pada Minggu (9/8/2026), pesan tersebut belum mendapatkan balasan. Upaya menghubungi melalui sambungan telepon juga telah dilakukan beberapa kali, tetapi belum memperoleh respons. Belum adanya jawaban tersebut tentu membuat pertanyaan publik terkait fungsi, konektivitas, perencanaan, dan manfaat pekerjaan belum terjawab. Pihak P3A Tamalanrea tetap diberikan ruang seluas-luasnya untuk menyampaikan klarifikasi dan penjelasan teknis apabila terdapat kondisi lapangan yang belum terlihat dalam pantauan media.
Karena itu, persoalan ini layak mendapat perhatian serius dari BBWS Pompengan Jeneberang maupun instansi teknis terkait untuk melakukan pengecekan dan evaluasi di lapangan. Pertanyaan publik sederhana, tetapi sangat fundamental: ke mana air akan dialirkan dan siapa yang akan menerima manfaat dari jaringan yang dibangun tersebut? Jika ternyata pekerjaan telah sesuai perencanaan dan sistemnya memang terhubung dengan jaringan irigasi yang ada, penjelasan teknis terbuka tentu dapat menjawab seluruh keraguan masyarakat. Sebaliknya, apabila ditemukan persoalan dalam konektivitas atau fungsi pekerjaan, evaluasi dan langkah perbaikan menjadi penting agar anggaran negara tidak berakhir pada infrastruktur yang minim manfaat. Publik berhak mendapatkan kepastian bahwa setiap rupiah anggaran untuk pembangunan irigasi benar-benar kembali dalam bentuk manfaat bagi petani.
(HN)


































