Diduga Ada Permainan Spesifikasi dalam Proyek Jalan Biak Muli, APH dan BPK Didesak Bongkar Penggunaan Anggaran Rp1,29 Miliar

PERWIRA POST

- Redaksi

Senin, 9 November 2026 - 23:25 WIB

5031 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KUTACANE — Dugaan penyimpangan anggaran membayangi pelaksanaan proyek peningkatan ruas jalan kabupaten di jalur Biak Muli–Pedesi Terutung Payung, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara. Paket pekerjaan bernilai Rp1.299.500.000 yang bersumber dari anggaran tahun 2024 tersebut disinyalir mengalami manipulasi spesifikasi teknis yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Berdasarkan hasil penelusuran di lokasi proyek pada Senin (9/11/2026), realisasi fisik di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian mencolok dibandingkan dengan dokumen perencanaan lelang. Paket yang semestinya berfokus pada peningkatan perkerasan beraspal sesuai standar spesifikasi jalan justru ditemukan menggunakan konstruksi rabat beton pada bagian bahu jalan, sementara segmen lainnya hanya berupa hamparan batu bulat yang kini telah tergerus dan rusak.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Perubahan item pekerjaan serta penggunaan material di bawah standar teknis secara otomatis mengubah struktur Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan harga satuan pekerjaan. Dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, menggeser jenis konstruksi tanpa dasar kajian teknis yang sah merupakan pelanggaran berat yang membuka celah penggelembungan anggaran maupun pengurangan volume pekerjaan.

Secara regulasi, setiap perubahan kondisi lapangan setelah penetapan pemenang tender wajib mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Aturan tersebut menegaskan bahwa perubahan kontrak atau *Contract Change Order* (CCO) hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui adendum yang terukur, transparan, dan tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan mutu konstruksi.

Apabila ketidaksesuaian fisik dan penggunaan material agregat tak sesuai spesifikasi tersebut terbukti dilakukan untuk meraup selisih biaya dari pagu anggaran Rp1,29 miliar, praktik ini tidak lagi sekadar pelanggaran administratif. Perbuatan tersebut dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 terkait penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Kondisi fisik bahu jalan yang sudah retak, terkelupas, dan dipenuhi kerikil lepas meski proyek baru berusia sekitar dua tahun menjadi bukti nyata lemahnya fungsi pengawasan dari konsultan pengawas maupun jajaran direksi teknis. Aparat penegak hukum serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didesak segera melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap dokumen kontrak, laporan pencairan termin, hingga pengujian mutu beton dan aspal di laboratorium.

Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Aceh Tenggara, Sadli, melalui sambungan telepon seluler guna meminta penjelasan terkait dasar hukum perubahan item pekerjaan dan pertanggungjawaban anggaran tersebut. Namun, hingga laporan ini disusun, yang bersangkutan tidak merespons panggilan dan belum memberikan keterangan resmi. (TIM)

Berita Terkait

Jumat Penuh Berkah, Wakapolres Aceh Tenggara Pererat Silaturahmi melalui Jumat Keliling di Masjid Al-Ikra
Cegah Karhutla Sejak Dini, Polsek Lawe Alas Turun Langsung Edukasi Masyarakat di Desa Pasir Bangun
Wujudkan Kepedulian terhadap Lingkungan, Wakapolres Aceh Tenggara Bersama Masyarakat Laksanakan Green Policing di Lawe Bulan
Peduli Pengangguran, Wakapolres Aceh Tenggara Turun Langsung Sambangi Masyarakat melalui Program POLIRAN
Pastikan Keamanan dan Kenyamanan Aktivitas Penerbangan, Polsek Semadam Laksanakan Pengamanan Bandara Alas Leuser
Cegah Kecelakaan dan Gangguan Kamtibmas, Satlantas Polres Aceh Tenggara Intensifkan Patroli Blue Light dalam Ops Zebra Seulawah 2026
Pastikan Kendaraan Umum Layak Jalan, Satlantas Polres Aceh Tenggara Gelar Ramp Check di Terminal Terpadu Kutarih
Perkuat Kesiapan dan Profesionalisme Personel, Wakapolres Aceh Tenggara Pimpin Pelaksanaan Program Polisi Kuat

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 15:06 WIB

Jumat Penuh Berkah, Wakapolres Aceh Tenggara Pererat Silaturahmi melalui Jumat Keliling di Masjid Al-Ikra

Jumat, 20 November 2026 - 13:52 WIB

Cegah Karhutla Sejak Dini, Polsek Lawe Alas Turun Langsung Edukasi Masyarakat di Desa Pasir Bangun

Jumat, 20 November 2026 - 10:37 WIB

Wujudkan Kepedulian terhadap Lingkungan, Wakapolres Aceh Tenggara Bersama Masyarakat Laksanakan Green Policing di Lawe Bulan

Kamis, 19 November 2026 - 11:42 WIB

Pastikan Keamanan dan Kenyamanan Aktivitas Penerbangan, Polsek Semadam Laksanakan Pengamanan Bandara Alas Leuser

Kamis, 19 November 2026 - 11:06 WIB

Cegah Kecelakaan dan Gangguan Kamtibmas, Satlantas Polres Aceh Tenggara Intensifkan Patroli Blue Light dalam Ops Zebra Seulawah 2026

Kamis, 19 November 2026 - 07:01 WIB

Pastikan Kendaraan Umum Layak Jalan, Satlantas Polres Aceh Tenggara Gelar Ramp Check di Terminal Terpadu Kutarih

Kamis, 19 November 2026 - 06:33 WIB

Perkuat Kesiapan dan Profesionalisme Personel, Wakapolres Aceh Tenggara Pimpin Pelaksanaan Program Polisi Kuat

Kamis, 19 November 2026 - 06:11 WIB

BPK Temukan Kesalahan Serius dalam Anggaran Pendidikan Aceh Tenggara, Rp100 Juta Beasiswa Masuk Pos Hibah

Berita Terbaru

REGIONAL

40 Generasi Muda PSMTI Disambut Bidal Melayu di Balai Adat

Jumat, 20 Nov 2026 - 22:36 WIB