Di Penghujung 2026 Petani Gayo Lues Masih Menunggu, Anggota DPRK Abdussalam Tanya Kapan Empat Juta Bibit Kopi GERETEK Disalurkan

PERWIRA POST

- Redaksi

Minggu, 1 November 2026 - 02:27 WIB

50123 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

GAYO LUES – Program Gerakan Restorasi Ekonomi Kerakyatan atau GERETEK yang dijanjikan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di Kabupaten Gayo Lues kini berada di bawah sorotan tajam karena janji penyaluran empat juta batang bibit kopi hingga penghujung tahun 2026 belum menunjukkan kejelasan realisasi.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius hingga Sabtu, 31 Oktober 2026, ada apa dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Gayo Lues dan mengapa program sebesar itu belum juga sampai ke tangan petani.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Abdussalam, secara terbuka mendesak Distanbun, khususnya Bidang Perkebunan, agar tidak bungkam dan segera memberikan penjelasan secara transparan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ini sudah penghujung tahun 2026, empat juta batang bibit kopi yang menjadi bagian dari program GERETEK belum juga disalurkan,” katanya.

“Apa sebenarnya persoalannya? Jangan masyarakat terus dibiarkan menunggu tanpa kepastian. Distanbun harus menjelaskan kepada publik,” tegasnya pada Sabtu, 31 Oktober 2026.

“Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan program dan menjanjikan jutaan bibit kopi. Yang dibutuhkan masyarakat adalah bukti nyata, bukan sekadar perencanaan dan pernyataan di atas kertas,” sebutnya.

“Sejauh mana proses penerbitan Surat Keputusan kelompok tani calon penerima bantuan? Apakah pendataan sudah selesai? Apakah kelompok penerima sudah diverifikasi? Apakah bibit sudah tersedia? Jika belum, apa penyebab keterlambatannya?” ujarnya.

“Jangan sampai program sudah diumumkan besar-besaran, tetapi petani justru tidak mengetahui kapan bantuan akan diterima. Bidang Perkebunan harus menjelaskan perkembangan SK kelompok tani dan seluruh proses penyalurannya. Ini menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan informasi,” ujarnya.

“Jika persoalannya administrasi, sampaikan secara terbuka. Jika pengadaan belum selesai, jelaskan. Jika ada kendala teknis, buka kepada masyarakat. Jangan sampai ketidakjelasan birokrasi justru membuat petani menjadi pihak yang paling dirugikan,” sebutnya.

“Publik patut mempertanyakan bagaimana kesiapan perencanaan program GERETEK apabila hingga mendekati akhir tahun penyaluran empat juta bibit kopi belum memiliki kepastian,” tambahnya.

“Bupati Gayo Lues juga diminta tidak tinggal diam dan harus melakukan evaluasi terhadap kinerja instansi teknis agar program yang membawa nama kepentingan ekonomi rakyat tidak berhenti sebatas slogan,” katanya.

“Distanbun juga perlu membuka informasi mengenai sumber anggaran, proses pengadaan, jumlah bibit yang telah tersedia, spesifikasi dan kualitas bibit, daftar kelompok calon penerima, serta target waktu penyaluran,” sebutnya.

“Empat juta bibit, mana realisasinya? Pertanyaan ini harus dijawab secara terbuka oleh Distanbun Gayo Lues. Jangan sampai anggaran dan program telah direncanakan, tetapi masyarakat sebagai penerima manfaat justru tidak memperoleh kepastian,” ujarnya.

Jika ditinjau dari kerangka hukum, sikap bungkam ini berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 9, di mana setiap informasi program yang menggunakan anggaran negara wajib dibuka kepada publik.

Hal ini juga bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 7 huruf c dan Pasal 18, bahwa petani berhak memperoleh sarana produksi berupa bibit bermutu tepat waktu dan tepat jumlah.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 67 dan Pasal 69 mewajibkan perangkat daerah memberikan pelayanan publik yang pasti dan akuntabel.

Jika program ini bersumber dari APBK, maka Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah wajib dipatuhi dengan prinsip terbuka dan bersaing.

Apabila anggaran sudah ada tetapi barang tidak ada atau tidak disalurkan sesuai peruntukan, maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 bisa menjadi pintu masuk aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan.

“Jika pemerintah serius membangun ekonomi kerakyatan, buktikan melalui tindakan. Jangan biarkan GERETEK menjadi program yang besar dalam janji, tetapi kosong dalam realisasi. Petani tidak boleh terus dijadikan penonton atas program yang mengatasnamakan kesejahteraan mereka,” pungkasnya. (TIM)

Berita Terkait

Polres Gayo Lues Gelar Operasi Zebra Seulawah 2026, Kapolres Pimpin Apel Gelar Pasukan Bersama Forkopimda
BPK Bongkar Penurunan Retribusi RSUD Gayo Lues Rp5,5 Miliar, Langkah Konkret Apa yang Disiapkan untuk Selamatkan RSUD Gayo Lues?
Sudah Ada SK Bupati Gayo Lues Sejak 1 Maret 2025, BPK: Mengapa SKPK di Gayo Lues Tidak Menindaklanjutinya Selama 11 Bulan?
TMMD ke-130 TA 2026 Resmi Ditutup, TNI dan Pemerintah Bersinergi Membangun Desa di Gayo Lues
Irdam IM Brigjen TNI Heri Purwanto, S.E Tutup TMMD Reguler Ke-130 TA 2026 Kodim 0113/Gayo Lues
Pagu Herbisida Dikunci di Batas Tertinggi SSH, Dugaan Pemborosan Anggaran Ratusan Juta Rupiah Mendesak Diusut
Waktu Tinggal Beberapa Hari, Satgas Kebut Pembangunan 5 Unit RTLH
Desak Mabes Polri dan Polda Aceh Selidiki Terus, Hutan Pining Terus Ditebang Hingga Banjir Bandang Bawa Ratusan Gelondongan Kayu

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 15:06 WIB

Jumat Penuh Berkah, Wakapolres Aceh Tenggara Pererat Silaturahmi melalui Jumat Keliling di Masjid Al-Ikra

Jumat, 20 November 2026 - 13:52 WIB

Cegah Karhutla Sejak Dini, Polsek Lawe Alas Turun Langsung Edukasi Masyarakat di Desa Pasir Bangun

Jumat, 20 November 2026 - 10:37 WIB

Wujudkan Kepedulian terhadap Lingkungan, Wakapolres Aceh Tenggara Bersama Masyarakat Laksanakan Green Policing di Lawe Bulan

Kamis, 19 November 2026 - 11:42 WIB

Pastikan Keamanan dan Kenyamanan Aktivitas Penerbangan, Polsek Semadam Laksanakan Pengamanan Bandara Alas Leuser

Kamis, 19 November 2026 - 11:06 WIB

Cegah Kecelakaan dan Gangguan Kamtibmas, Satlantas Polres Aceh Tenggara Intensifkan Patroli Blue Light dalam Ops Zebra Seulawah 2026

Kamis, 19 November 2026 - 07:01 WIB

Pastikan Kendaraan Umum Layak Jalan, Satlantas Polres Aceh Tenggara Gelar Ramp Check di Terminal Terpadu Kutarih

Kamis, 19 November 2026 - 06:33 WIB

Perkuat Kesiapan dan Profesionalisme Personel, Wakapolres Aceh Tenggara Pimpin Pelaksanaan Program Polisi Kuat

Kamis, 19 November 2026 - 06:11 WIB

BPK Temukan Kesalahan Serius dalam Anggaran Pendidikan Aceh Tenggara, Rp100 Juta Beasiswa Masuk Pos Hibah

Berita Terbaru

REGIONAL

40 Generasi Muda PSMTI Disambut Bidal Melayu di Balai Adat

Jumat, 20 Nov 2026 - 22:36 WIB