Bandung Barat,Perwirapost.id // 15Juni 2026 – Program ketahanan ekonomi dan pangan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Girimukti Mukti, Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat, diduga tidak berjalan sesuai rencana. Hingga saat ini, warga menyatakan resah dan meminta kejelasan dari pemerintah desa serta pihak pengelola terkait nasib program yang dianggarkan menggunakan dana desa tersebut.
Berdasarkan keterangan sumber masyarakat yang enggan disebutkan namanya, dari keseluruhan rencana kerja, pembangunan fisik yang terealisasi hanyalah pembuatan kandang peternakan saja. Namun ironisnya, bangunan kandang itu pun sudah dibongkar kembali. Alasan yang berkembang di masyarakat adalah lahan tempat dibangunnya kandang tersebut dialihkan dan terseret ke dalam rencana pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) .
Fungsi Pengawasan Dipertanyakan
Kondisi ini memicu serentetan pertanyaan mendasar di kalangan warga:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
– Apakah dana yang sudah dicairkan untuk pembangunan kandang dikembalikan ke rekening kas desa secara utuh?
– Sebagian anggaran disebutkan digunakan untuk penanaman pakan ternak, namun berapa nilai Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta bukti realisasinya belum diperlihatkan secara terbuka.
– Di mana peran dan fungsi pengawasan dari Inspektorat serta lembaga pengawas internal desa? Mengapa proses perencanaan, pelaksanaan hingga perubahan pemanfaatan lahan tidak dikomunikasikan secara transparan?
Warga menegaskan bahwa anggaran BUMDes adalah uang rakyat yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dan daerah. Setiap rupiah wajib dipertanggungjawabkan secara jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan ke publik.
Desakan Kejelasan
“Sampai sekarang kami tidak melihat manfaatnya. Kandang dibangun lalu dibongkar, lahan dipakai untuk KDMP, dana kemana? Kami butuh laporan tertulis, nilai RAB-nya berapa, dan bukti bahwa dana itu tidak hilang atau disalahgunakan,” ujar salah satu tokoh warga.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Girimukti Mukti dan pengurus BUMDes belum memberikan tanggapan resmi terkait isu ini. Masyarakat berharap Inspektorat Kabupaten Bandung Barat segera turun tangan melakukan verifikasi, agar ketahanan BUMDes benar-benar terwujud, bukan sekadar proyek yang mangkrak dan meninggalkan tanda tanya besar.
Dilaporkan oleh: Tim Redaksi
Sumber: Keterangan warga dan pengamatan lapangan
