Harapan H. Muhammad Amru di Kongres PWI 2025: Figur Netral dan Kompeten sebagai Pemimpin PWI Pusat

PERWIRA POST

- Redaksi

Sabtu, 30 Agustus 2025 - 10:53 WIB

50202 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 2025 yang digelar di Gedung BPPTIK Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Cikarang, Kabupaten Bekasi, menjadi momentum penting bagi masa depan organisasi jurnalis terbesar di Tanah Air. Salah satu calon ketua umum, Akhmad Munir, menegaskan misi utamanya adalah mengembalikan marwah PWI sekaligus menyatukan jurnalis Indonesia di tengah dualisme kepengurusan yang selama ini menimbulkan kegelisahan.

“Pertama memang tugas kita saat ini adalah melakukan konsolidasi secara tuntas dan menyeluruh,” ujar Munir, Jumat. Ia menekankan bahwa rekonsiliasi di tingkat pusat harus segera dilakukan, sebelum kemudian merambat ke daerah-daerah yang mengalami dualisme melalui forum musyawarah maupun asesmen ulang berbasis Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PWI.

Munir yang akrab disapa Cak Munir itu menilai kondisi PWI saat ini sangat memprihatinkan di mata publik maupun pemangku kepentingan. “Di mana-mana ada dualisme, pemerintah pun kesulitan menyikapi. Karena itu konsolidasi harus jadi agenda awal,” katanya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Untuk memulihkan citra, Munir merancang kampanye “PWI Bersatu” yang diwujudkan melalui beragam kegiatan, mulai dari pameran pers nasional hingga forum-forum yang melibatkan para jurnalis lintas daerah. Ia yakin langkah ini bisa mengembalikan kepercayaan publik sekaligus memperlihatkan kekompakan jurnalis di bawah payung PWI.

Selain rekonsiliasi, Munir menyoroti tantangan besar dunia media di era disrupsi teknologi. Menurutnya, ekosistem media harus dibangun lebih sehat, baik dari sisi konten, jurnalisme, maupun model bisnis. “Ini pekerjaan berat kita. Bagaimana membangun ekosistem media massa yang kuat di tengah gempuran perubahan digital,” ucapnya.

Ia menyinggung pula peran kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang kini banyak digunakan dalam produksi konten. Munir menekankan bahwa teknologi ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat kualitas jurnalisme, tanpa mengabaikan kode etik. “AI bisa membantu, tetapi etika jurnalistik tetap menjadi fondasi utama,” jelasnya.

Munir juga menegaskan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) jurnalis. Ia mendorong uji kompetensi, pelatihan, serta kerja sama erat dengan pemerintah, BUMN, maupun pihak swasta. Menurutnya, membangun kepercayaan para pemangku kepentingan merupakan modal utama agar PWI dapat memperkuat posisinya di tengah ekosistem pers nasional.

“Pemerintah sebenarnya ingin PWI menjadi organisasi kuat dan kompak. Maka PWI perlu menunjukkan keseriusan dengan merancang program yang saling terkait dan bisa dijalankan secara konsisten,” tambahnya.

Mengenai peluang kontestasi, Munir mengaku optimistis. Ia menyebut dukungan yang diperoleh dari berbagai PWI provinsi cukup signifikan, dengan estimasi suara sekitar 53 hingga 60. “Banyak rekan yang ingin mengembalikan marwah PWI. Mereka butuh figur netral, yang punya kompetensi sekaligus darah sejati PWI,” tuturnya.

Harapan serupa disampaikan jurnalis senior yang juga mantan wartawan Serambi di era 1990-an, H. Muhammad Amru. Saat dihubungi melalui pesan singkat dari arena kongres, Jum’at, 29 Agustus 2025, Amru berharap ketua terpilih bisa lepas dari kepentingan kelompok. “Kami ingin PWI kembali menjadi rumah bersama bagi wartawan Indonesia. Itu harapan utama,” ujarnya.

Kongres PWI 2025 bukan hanya arena pemilihan ketua, tetapi juga menjadi ujian besar bagi masa depan organisasi. Di tengah krisis kepercayaan, munculnya gagasan rekonsiliasi, penguatan ekosistem media, serta konsistensi menjaga etika jurnalistik diyakini akan menentukan apakah PWI mampu kembali menjadi wadah tunggal jurnalis Indonesia yang bermartabat. (RED)

Berita Terkait

Jerry Massie Soroti Putusan MK: Polemik Syarat Pendidikan Gibran Bisa Berujung Ujian Konstitusi
Menjaga Integritas Hakim Konstitusi demi Tegaknya Negara Hukum
DPP LPPI Soroti Temuan Ombudsman di Lapas Cibinong: Jangan Asal Menyimpulkan, Itu Rumah Dinas!
VIRAL! Bedah Buku Internasional UI: Karya Mahasiswa S2 Gizi FKM USU Ditetapkan Sebagai Referensi Akademik Banyak Terima Hadiah Atas Prestasinya
Rafly Jatilukito Ajak Generasi Muda Kawal September Hitam dengan Aksi Damai
Prof DR Sutan Nasomal : UU Perampasan Aset. Presiden RI Harus Berani Bongkar Kekayaan Tidak Wajar Elit Partai Dan Pejabat Negara
FRONTAL Jawa Timur, Tekankan Pentingnya Regulasi Transportasi Online yang Berkeadilan
600 Pengemudi Ojol Ikuti Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Donor Darah di Ragunan

Berita Terkait

Kamis, 8 Oktober 2026 - 11:04 WIB

Polisi Bersama Masyarakat, Kapolsek Bukit Tusam Tingkatkan Patroli K2YD, Sampaikan Sosialisasi Bahaya Karhutla

Rabu, 7 Oktober 2026 - 17:35 WIB

Polisi Bersama Masyarakat, Kapolres Aceh Tenggara Hadiri Launching Inovasi Layanan Dokumen Kependudukan “Tuntas di Kecamatan”

Rabu, 7 Oktober 2026 - 13:21 WIB

Polisi Bersama Masyarakat, Jelang Musda X DPD Partai Golkar, Kapolres Aceh Tenggara Pimpin Sterilisasi dan Kesiapan Pengamanan

Rabu, 7 Oktober 2026 - 09:26 WIB

Polisi Bersama Masyatakat, Kapolres Aceh Tenggara Pimpin Anev Mingguan, Evaluasi Kinerja dan Kesiapan Jajaran

Selasa, 6 Oktober 2026 - 11:52 WIB

Polisi Bersama Masyarakat, Satlantas Polres Aceh Tenggara Gelar Polisi Meupep-Pep, Edukasi Keselamatan di Pagi Hari

Selasa, 6 Oktober 2026 - 01:32 WIB

HUT TNI ke-81, Kapolres Aceh Tenggara Hadir Bersama Forkopimda dalam Semangat Kebersamaan

Selasa, 6 Oktober 2026 - 00:49 WIB

Usai Upacara HUT ke-81 TNI, Kapolres Aceh Tenggara Beri Kejutan Penuh Makna untuk Kodim 0108/Agara

Senin, 5 Oktober 2026 - 18:34 WIB

Retribusi Proyek BUMN di Aceh Tenggara Dipertanyakan, Pengusaha Quarry Soroti Potensi Pendapatan Daerah yang Tak Tertagih PT Nawi Sekedang Group mengaku patuh memenuhi kewajiban sesuai ketentuan. Mereka mempertanyakan mengapa masih ada potensi retribusi daerah yang disebut tidak dapat dipungut pemerintah.

Berita Terbaru