DBHCHT 2025 untuk Petani Tembakau Bandung Barat: Antara Harapan Kesejahteraan dan Ketatnya Regulasi

Redaksi Jabar

- Redaksi

Jumat, 10 April 2026 - 10:00 WIB

5045 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DBHCHT 2025 untuk Petani Tembakau Bandung Barat: Antara Harapan Kesejahteraan dan Ketatnya Regulasi

BANDUNG BARAT – PERWIRAPOST.ID //  Upaya peningkatan kesejahteraan petani tembakau di Kabupaten Bandung Barat terus didorong melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2025 yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan DBHCHT Tahun 2025, pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan anggaran secara terstruktur dan terukur demi menjamin manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya petani tembakau.

Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa penggunaan DBHCHT dibagi ke dalam tiga sektor utama, yakni:
* 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat, meliputi peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, peningkatan keterampilan kerja, serta pembinaan lingkungan sosial.
* 10 persen untuk penegakan hukum, terutama dalam pengawasan peredaran rokok ilegal.
* 40 persen untuk sektor kesehatan, termasuk penanganan dampak kesehatan akibat konsumsi produk tembakau.

Di Kabupaten Bandung Barat sendiri, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp3.091.791.643, yang berasal dari pagu tahun 2025 ditambah sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun sebelumnya. Nilai tersebut setara dengan sekitar 29 persen dari total DBHCHT yang diterima daerah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dana tersebut diarahkan untuk program yang menyentuh langsung kebutuhan petani, seperti bantuan sarana dan prasarana produksi, peningkatan kualitas pengolahan tembakau, hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia petani.

Secara humanis, program ini menjadi harapan bagi para petani tembakau yang selama ini bergantung pada hasil panen yang tidak selalu stabil. Bantuan yang tepat sasaran diharapkan mampu meningkatkan kualitas produksi sekaligus memperkuat daya saing mereka di tengah tekanan pasar.

Namun demikian, proses pengelolaan anggaran ini tidak dilakukan secara sembarangan. Pemerintah menetapkan tahapan ketat dalam penyusunan hingga pelaksanaan program. Dimulai dari penetapan petunjuk teknis oleh kementerian terkait, penerimaan pagu indikatif oleh daerah, hingga penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang harus berbasis musyawarah serta usulan langsung dari petani.

Selanjutnya, RKP tersebut wajib melalui proses evaluasi oleh koordinator di tingkat kabupaten guna memastikan kesesuaian dengan aturan yang berlaku. Setelah itu, kegiatan diinput dalam sistem dan dilaksanakan dengan pengawasan berlapis dari pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat.

Ketatnya mekanisme ini menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari DBHCHT benar-benar memberikan manfaat nyata, bukan sekadar serapan anggaran administratif.
Di sisi lain, transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi sorotan publik. Masyarakat berharap agar implementasi program tidak hanya berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar dirasakan oleh petani sebagai penerima manfaat utama.
Dengan regulasi yang sudah jelas dan anggaran yang cukup signifikan, keberhasilan program DBHCHT di Bandung Barat pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh integritas pelaksanaan di lapangan serta komitmen semua pihak dalam menjaga amanah dana publik. ***

Berita Terkait

Miris! Parkir The Suites Metro Dipersoalkan, Warga Minta Gratis Sampai Ada Transparansi
ProDem Tegaskan Sufmi Dasco Ahmad Figur Wapres Paling Tepat Dampingi Prabowo
Terima Kasih Kapolri Jendral Suyudi Sudah Menjaga Bapak Presiden Prabowo
Menteri Imipas Agus Andrianto Audit Remisi dan Cabut PB, Aktivis Nasional: Sudah Sangat Tepat Agar Tidak Terulang Lagi
Kemenimipas Sanksi 1.163 Pegawai dan 124 Diberhentikan Tidak Hormat, Menteri Agus Andrianto Buktikan Penertiban Imipas Dilakukan Terbuka dan Tegas
Jerry Massie Soroti Putusan MK: Polemik Syarat Pendidikan Gibran Bisa Berujung Ujian Konstitusi
Menjaga Integritas Hakim Konstitusi demi Tegaknya Negara Hukum
DPP LPPI Soroti Temuan Ombudsman di Lapas Cibinong: Jangan Asal Menyimpulkan, Itu Rumah Dinas!

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 15:06 WIB

Jumat Penuh Berkah, Wakapolres Aceh Tenggara Pererat Silaturahmi melalui Jumat Keliling di Masjid Al-Ikra

Jumat, 20 November 2026 - 13:52 WIB

Cegah Karhutla Sejak Dini, Polsek Lawe Alas Turun Langsung Edukasi Masyarakat di Desa Pasir Bangun

Jumat, 20 November 2026 - 10:37 WIB

Wujudkan Kepedulian terhadap Lingkungan, Wakapolres Aceh Tenggara Bersama Masyarakat Laksanakan Green Policing di Lawe Bulan

Kamis, 19 November 2026 - 11:42 WIB

Pastikan Keamanan dan Kenyamanan Aktivitas Penerbangan, Polsek Semadam Laksanakan Pengamanan Bandara Alas Leuser

Kamis, 19 November 2026 - 11:06 WIB

Cegah Kecelakaan dan Gangguan Kamtibmas, Satlantas Polres Aceh Tenggara Intensifkan Patroli Blue Light dalam Ops Zebra Seulawah 2026

Kamis, 19 November 2026 - 07:01 WIB

Pastikan Kendaraan Umum Layak Jalan, Satlantas Polres Aceh Tenggara Gelar Ramp Check di Terminal Terpadu Kutarih

Kamis, 19 November 2026 - 06:33 WIB

Perkuat Kesiapan dan Profesionalisme Personel, Wakapolres Aceh Tenggara Pimpin Pelaksanaan Program Polisi Kuat

Kamis, 19 November 2026 - 06:11 WIB

BPK Temukan Kesalahan Serius dalam Anggaran Pendidikan Aceh Tenggara, Rp100 Juta Beasiswa Masuk Pos Hibah

Berita Terbaru

REGIONAL

40 Generasi Muda PSMTI Disambut Bidal Melayu di Balai Adat

Jumat, 20 Nov 2026 - 22:36 WIB