Tragedi Pasirlangu, Di Mana “Nahkoda” Bandung Barat Saat Rakyat Tertimbun Tanah?
CISARUA, KBB, perwira post .id |Duka mendalam menyelimuti Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua. Pukul 02.00 dini hari tadi, bumi seolah tumpah menimbun pemukiman warga. Data sementara sangat mengerikan: 5 nyawa melayang dan 89 orang lainnya masih dinyatakan hilang di bawah jutaan kubik material longsor. Sabtu 24/1
Namun, di tengah isak tangis keluarga korban dan pacuan waktu tim SAR, muncul sebuah tanya besar yang bernada pedas: Di mana Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Absennya Sang Pengambil Kebijakan
Ketua Aliansi Anak Bangsa, Didik, yang turun langsung ke lokasi bencana, tak mampu menahan kegeramannya. Saat warga menanti kehadiran pemimpin tertinggi daerah untuk memberikan kepastian dan instruksi cepat, yang nampak di lapangan justru hanya Wakil Bupati, H. Asep Ismail, M.Si.
Bukan meremehkan kehadiran Wakil Bupati, namun secara administratif dan politis, kehadiran orang nomor satu (Bupati) memegang kunci otoritas tertinggi.
“Masyarakat bertanya-tanya, kenapa Bupati tidak ada di lokasi? Padahal kalau Bupati datang, segala keputusan strategis, mulai dari pengerahan alat berat tambahan hingga anggaran darurat, bisa diambil detik ini juga!” tegas Didik dengan nada bicara tinggi di tengah evakuasi.
Alasan “Cuti” di Tengah Tragedi
Kabar yang beredar di lapangan menyebutkan bahwa Bupati Jeje Ritchie Ismail sedang menjalani masa cuti. Alasan ini dianggap Didik sebagai tamparan keras bagi rasa kemanusiaan, terutama saat puluhan warganya masih tertimbun tanah.
Darurat vs Birokrasi: Bencana tidak mengenal kalender cuti. 89 nyawa yang belum ditemukan adalah taruhan waktu yang tidak bisa menunggu birokrasi surat menyurat dari meja ke meja.
Simbol Empati: Kehadiran seorang pemimpin di titik nol bencana bukan sekadar seremonial, melainkan suntikan moral bagi relawan dan bentuk tanggung jawab moral kepada korban.
Keputusan Cepat yang Terhambat
Dalam situasi bencana skala besar seperti di Pasirlangu, setiap menit sangat berharga. Delegasi wewenang memang ada, namun ada keputusan-keputusan “berani” yang seringkali hanya berani dieksekusi oleh seorang Bupati selaku pemegang mandat rakyat.
“Jangan sampai alasan cuti mengalahkan urgensi nyawa manusia. Rakyat butuh aksi nyata dari pemimpin yang mereka pilih, bukan sekadar perwakilan yang tangannya terikat aturan koordinasi,” tambah Didik.
Tragedi Pasirlangu kini menjadi ujian besar bagi kepemimpinan di KBB. Publik menunggu, apakah sang Bupati akan membatalkan liburnya demi 89 warganya yang masih berjibaku dengan maut, atau tetap memilih diam dalam masa cutinya? **
